WAISAI, tabloidnusantara. Ratusan masyarakat adat dari 20 sub-suku di Kabupaten Raja Ampat menggelar musyawarah besar Heyul Pelei Koranu Fyak di Kampung Arborek, Distrik Meon Mansar, Provinsi Papua Barat Daya. Pertemuan akbar yang berlangsung pada 20–23 Agustus 2026 ini digelar untuk memperkuat konsolidasi dan merumuskan komitmen bersama dalam melindungi wilayah adat dari ekspansi industri pertambangan nikel serta kerusakan lingkungan.
Musyawarah yang diinisiasi oleh Forum Gelar Senat Masyarakat Adat Raja Ampat berkolaborasi dengan Institut USBA dan Greenpeace Indonesia ini dihadiri oleh sub suku setempat antara lain Ambel, Kawe, Matbat, Moi Hena, Betew, dan Wardo serta perwakilan masyarakat adat internasional dari kawasan Amazon, Kamerun, dan Malaysia.
Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik, menjelaskan bahwa pertemuan ini berawal dari evaluasi gerakan Save Raja Ampat. Meskipun empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan tersebut telah dicabut, potensi ancaman pembukaan lahan tambang baru dan praktik penangkapan ikan secara destruktif (destructive fishing) dinilai masih terus mengintai.
“Raja Ampat belum sepenuhnya aman dari ancaman industri ekstraktif. Musyawarah ini bertujuan memperkuat solidaritas masyarakat adat agar tidak terpecah belah oleh intervensi industri, sekaligus menegaskan perlindungan terhadap darat dan laut Raja Ampat,” ujar Kiki di Arborek, Jumat (21/8).
Ia menambahkan, rumusan sikap dan pernyataan bersama dari musyawarah adat ini rencananya akan dibawa ke tingkat global dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (CBD COP) di Armenia pada akhir tahun 2026.
Sementara itu, Direktur Institut USBA, Charles Imbir, menyoroti dampak keberadaan tambang nikel yang mulai memicu gesekan sosial antar-warga di sejumlah wilayah, seperti Pulau Batang Pele dan Manyaifun.
“Masuknya pertambangan tidak hanya merusak ekosistem hutan dan laut, tetapi juga merenggut tatanan sosial kekerabatan. Forum Gelar Senat ini menjadi momentum bagi seluruh suku untuk duduk secara setara guna mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya alam warisan leluhur,” tegas Charles.
Majelis Rakyat Papua (MRP) Barat Daya menyambut baik inisiatif musyawarah adat ini. Ketua Pokja Adat MRP Barat Daya, Mesak Mambraku, menyatakan bahwa seluruh hasil keputusan forum akan menjadi bahan masukan resmi bagi lembaga pemangku adat tersebut.
“Rekomendasi dari musyawarah ini akan menjadi perhatian khusus bagi MRP Barat Daya untuk diteruskan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat, pelestarian budaya, dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus,” pungkas Mesak.