MIMIKA, tabloidnusantara. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB Kodap III Ndugama Derakma di bawah pimpinan Brigjen Egianus Kogoya, mengaku bertanggung jawab atas penyanderaan 9 perempuan dan penembakan 2 orang ibu di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Pengakuan itu disampaikan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB melalui Siaran Pers ke-III pada Kamis, 20 Agustus 2026, yang ditandatangani Jubir Sebby Sambom.
Kronologi versi TPNPB
Dalam rilis tersebut TPNPB menyatakan aksi dilakukan pada 17 Agustus 2026 sekitar pukul 08.00 WIT, setelah penyerangan terhadap pos militer Indonesia di Distrik Jila.
9 perempuan disebut “diamankan” dari permukiman warga karena diduga ikut upacara bendera 17 Agustus. Menurut TPNPB, siapapun yang terlibat aktivitas “kolonial Indonesia” akan ditangkap.
Dua orang ibu, Neregingget Magai dan Inkolung Aim, disebut TPNPB menuntut pembebasan 9 sandera tersebut.
“Kami bertanggung jawab melakukan penembakan terhadap Neregingget Magai tepat menuju perutnya. Serta untuk Inkolung Aim kami tidak segan-segan menyiksanya hingga jatuh ke jurang,” tulis rilis itu.
Hingga berita ini belum ada konfirmasi resmi dari TNI-Polri maupun pemerintah daerah terkait kebenaran peristiwa dan kondisi para korban.
3 Pernyataan Sikap Kodap III Ndugama
Dalam siaran pers yang sama, Kodap III Ndugama menyampaikan:
1. Tidak toleransi: Tidak akan mentoleransi siapapun yang mendukung program pemerintah Indonesia, “baik itu pria, wanita, pendatang, orang Papua, hingga ibu hamil sekalipun”.
2. Lanjutkan perang: Tidak akan tunduk pada pemerintah Indonesia. Perang akan terus berlangsung hingga “negara kolonial Indonesia mengakui kemerdekaan Papua pada 1 Desember 1961”.
3. Ancaman eksekusi: Warga Papua dan pihak yang dicurigai sebagai “agen intelijen militer Indonesia” di Jila dan sekitarnya diminta tidak menjadi mata-mata. “Apabila kedapatan… maka kami siap eksekusi mati.”
TPNPB juga menyerukan agar warga pendatang yang bekerja sebagai tukang bakso, tukang bangunan, sopir taksi, ojek, dan pedagang kios segera meninggalkan wilayah operasi TPNPB di seluruh Tanah Papua. Jika tidak, disebut “siap menjadi target penembakan”.
TPNPB desak perundingan
Markas Pusat KOMNAS TPNPB dalam rilis itu juga menyasar Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai jatuhnya korban dari aparat militer Indonesia adalah “kegagalan Pemerintah Indonesia menyelesaikan akar persoalan konflik di Tanah Papua selama 64 tahun”.
“Jika negara kolonial Indonesia hingga sekarang tidak duduk dengan kami dalam meja perundingan maka ke depan kami akan melakukan penyerangan lebih besar,” tegas rilis yang ditandatangani jajaran pimpinan tinggi TPNPB-OPM: Jenderal Goliath Tabuni, Letjen Melkisedek Awom, Mayjen Terianus Satto, dan Mayjen Lekagak Telenggen.
Distrik Jila merupakan salah satu wilayah operasi Kodap III Ndugama yang dipimpin Egianus Kogoya. Wilayah ini beberapa kali menjadi titik kontak bersenjata antara TPNPB dan aparat keamanan sejak 2022.
Hukum Humaniter Internasional melarang penyanderaan warga sipil dan kekerasan terhadap orang yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran.
Pihak keamanan belum memberikan pernyataan resmi terkait isi siaran pers ini. Upaya konfirmasi ke Polda Papua Tengah dan Kodam XVII/Cenderawasih masih dilakukan.