WAMENA, tabloidnusantara. Komando Daerah Pertahanan III Ndugama-Derakma Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, melalui Batalyon Albu mengeluarkan pernyataan sikap baru terkait peringatan HUT RI ke-81. Pernyataan itu disampaikan oleh Mayor Ebarowak Gwijangge yang disebut sebagai komandan batalyon pengganti Mayor Wisilul Gwijangge.
Berdasarkan rilis yang di terima redaksi, dalam keterangan yang diterima Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, Ebarowak meminta agar tidak ada upacara 17 Agustus di Kota Wamena dan kabupaten sekitarnya. Ia menyebut pihak yang menggelar upacara sebagai “agen pemerintah Indonesia” dan mengancam akan melakukan penembakan.
“Silahkan agen pemerintah kolonialisme Indonesia lakukan upacara bersama Prabowo Subianto di Jakarta. Jika kami melihat orang Papua dan anak sekolah terlibat, kami siap tembak mati,” tulis pada rilis tersebut.
Lewat pernyataan tersebut, TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma mengajukan 4 poin:
1. Penutupan Jalan Trans Wamena.
Warga yang melintas di ruas Wamena-Nduga, Wamena-Tolikara, Wamena-Lanny Jaya, dan Wamena-Yalimo diminta membuka kaca mobil, melepas helm, dan mengurangi kecepatan.
2. Larangan “bekerja sama” dengan aparat.
Warga Papua yang dituduh membawa aparat ke kampung disebut akan menjadi target.
3. Larangan beraktivitas malam di jalan.
Siapa pun yang berkeliaran di malam hari di sepanjang Trans Wamena disebut berpotensi menjadi target karena dianggap “agen intelijen”.
4. Penolakan HUT RI.
TPNPB menyatakan menolak perayaan kemerdekaan “bangsa lain” di atas Tanah Papua dan akan “menggagalkan” HUT RI ke-81.
Pernyataan juga menegaskan kembali narasi kemerdekaan Papua pada 1 Desember 1961 sebagai hari yang seharusnya diperingati.
Pada rilis yang sama, mereka menerangkan bahwa Ebarowak menyebut Batalyon Albu melakukan serangan balasan pada 15 April 2023 setelah Mayor Wisilul Gwijangge tewas ditembak aparat di Kampung Asa, Distrik Mam, Nduga pada 24 Maret 2023. Ia mengklaim 15 aparat tewas dan 9 senjata laras panjang disita.
Ebarowak menyebut dirinya ditunjuk sebagai komandan baru pada Juni 2026 setelah evaluasi internal. Ia menyatakan “perang kembali dibuka hingga pusat Kota Wamena” dengan menggunakan logistik dan senjata hasil sitaan.
Ancaman yang menyasar warga sipil, pejabat daerah, dan anak sekolah dalam konteks konflik bersenjata bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional. Dalam konflik bersenjata non-internasional, membedakan antara kombatan dan warga sipil adalah kewajiban hukum.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari TNI, Polri, dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terkait kebenaran pernyataan dan situasi keamanan di Wamena.