JAKARTA, tabloidnusantara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membongkar jembatan penyeberangan orang di jalan HR Rasuna said, Kuningan, Jakarta Selatan karena dinilai belum ramah bagi penyandang disabilitas.
Sebelumnya Pramono langsung mengecek kondisi dua JPO yang belakangan menjadi sorotan setelah muncul konten video viral bertajuk “Love and Hate”.
Pengecekan langsung Ia lakukan bersama Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), serta Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Minggu (9/8).
Dari hasil pengecekan tersebut, Pramono memastikan kedua JPO memiliki fungsi yang sama, yakni membantu masyarakat menyeberangi Jalan HR Rasuna Said sekaligus menjadi akses menuju fasilitas transportasi LRT.
Namun, kedua JPO tersebut dibangun oleh pihak berbeda dan pada periode yang berbeda.
” Setelah saya melihat dan mengecek sebenarnya dua JPO ini posisinya sama, yaitu untuk menyeberangkan dan menjadi fasilitas integrasi LRT. Cuma karena ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik,” kata Pramono.
Ia menegaskan, keberadaan dua JPO yang memiliki fungsi serupa tidak perlu dipertahankan apabila salah satunya tidak memenuhi kebutuhan aksesibilitas masyarakat.
Menurut Pramono, JPO lama dibangun Pemprov DKI Jakarta sekitar era 1980-an hingga awal 1990-an.
Sementara JPO yang lebih baru dibangun oleh pihak LRT dan PT KAI.
Setelah mengecek langsung kondisi kedua fasilitas tersebut, Pramono memutuskan JPO lama yang merupakan aset Pemprov DKI Jakarta akan dibongkar.
“Maka kami memutuskan membongkar yang lama, sehingga nanti hanya ada satu JPO baru yang fully accessible,” ujarnya.
Dinilai JPO Lama Tak Ramah Disabilitas
Pramono mengatakan salah satu alasan utama pembongkaran adalah kondisi JPO lama yang dinilai belum ramah bagi penyandang disabilitas.
“Kenapa dibongkar? Karena JPO lama ini betul-betul tidak ramah disabilitas,” tegasnya.
Sebelumnya sempat muncul wacana untuk menghubungkan kedua JPO tersebut agar masyarakat dapat menggunakan satu akses yang terintegrasi.
Namun, menurut Pramono, opsi tersebut tidak memungkinkan karena terdapat perbedaan ketinggian antara JPO lama dan JPO baru.