JAKARTA, tabloidnusantara. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono mengatakan terbuka terkait inisiatif ada dewan pengawas untuk memantau dan mengevaluasi jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperbaiki tata kelola.
”Saya belum dapat informasi lebih lanjut, tentu saja kita sih intinya kerja benar. Ada dewan pengawas menurut saya lebih baik, ditambah pengawas-pengawas swasta, kalau ada hal-hal yang enggak benar ya boleh untuk dilaporkan. Jadi, saya membuka diri untuk segala inisiatif,” katanya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta Kamis, (23/7).
Ia juga menegaskan apabila ada pihak-pihak yang diperiksa, diduga, atau masuk sebagai tersangka kasus korupsi, menjadi saksi, dan lain sebagainya, maka hal tersebut merupakan urusan penegak hukum.
”Maka, kita menyerahkan sepenuhnya investigasi dan penyelidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Intinya, saya sebagai kepala badan yang baru akan mendukung apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum kita akan berikan,” ucapnya.
Ia menegaskan ingin kembali membangun optimisme pegawai internal BGN agar tetap termotivasi tinggi untuk menjalankan program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi demi Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.
”Jadi, saya ingin tim saya yang punya kasus hukum, mungkin jadi saksi, tersangka, dan lain-lain, ikuti proses, kita siap full support (mendukung penuh) untuk penegakan hukum, tetapi bahwa tim ini, BGN ini harus tetap bekerja dengan optimal, maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis,” ujar Sudaryono.
Ia juga meminta masyarakat untuk turut mengawasi SPPG-SPPG yang tidak sesuai prosedur. Apabila menemukan dapur MBG yang menjalankan program tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka masyarakat bisa langsung melapor ke BGN atau pemerintah daerah setempat.
”Kalau ada misalnya dapur kok enggak benar misalnya, segera laporkan, kita langsung investigasi, kita ingin menegakkan yang benar, yang baik juga harus kita tegakkan. Jangan sampai satu dua salah, kemudian yang lain juga dianggap keliru,” tutur Sudaryono.

PENENTUAN KEBIJAKAN BARU MGB, PRESIDEN MINTA BGN KAJI ANGGARAN 15 RIBU PER-ANAK
KEJAGUNG TEMUKAN DUGAAN PRAJURIT TNI AKTIV TERLIBAT KASUS KORUPSI MBG
BRIN : KETIMPANGAN SPPG, NUMPUK DI PULAU JAWA DAN INDONESIA BAGIAN BARAT, BELUM MENYENTUH DAERAH RENTAN
PROGRAM MBG DI STOP SAAT LIBUR SEKOLAH, DAPUR AKAN DI AUDIT
MASSA AKSI UNJUK RASA DEPAN DPR RI SOROTI SOAL MBG DAN RUPIAH
DIDUGA MONOPOLI SUPPLIER, 18 SPPG TEMANGGUNG DITUTUP BGN