JAKARTA, tabloidnusantara. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengatakan hingga saat ini masalah pemutusan hubungan kerja atau PHK ribuan karyawan PT Freeport Indonesia, yang tak kunjung mendapat kepastian nasibnya sejak 2017 hingga kini kepada Menteri Ketenaga Kerjaan (Menaker), Yassierli.
Masalah PHk ribuan karyawan itu disampaikan Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu, saat bertemu Menteri Yassierli di Kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (9/7).
“Saya memberikan informasi bahwa kami sedang menangani 2.374 karyawan PT Freeport yang di PHK sudah hampir sembilan tahun, yang tidak ada kejelasan. Di PHK atau tidak PHK, berapa pesangonnya. Itu tidak ada kejelasan,” kata Said Iqbal, di Jakarta, Jumat (10/7).
Said Iqbal menuturkan pihaknya hanya ingin mencari solusi terbaik untuk masyarakat Papua, terbaik bagi 2.374 karyawan PT Freeport yang telah sembilan tahun di PHK, tanpa kejelasan nasib dan hak-hak mereka, dan terbaik untuk perusahaan.
“Kita ingin perusahaan jalan, [akan] tetapi hak buruh tidak boleh diabaikan. Saya dalam waktu dekat, minggu depan akan bertemu dengan direksi PT Freeport, di Kantor Penasihat Khusus Presiden,” ucapnya.
Selain itu, Said Iqbal dan Yassierli juga membahas sejumlah isu strategis, seperti pekerja alih daya (outsourcing) hingga wacana penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT).
Sementara itu Ketua KSPI Provinsi Papua Tengah, Laurenzus Kadepa mengatakan Presiden Prabowo Subianto perlu turun tangan mengintervensi penyelesaian sengketa PHK ribuan pekerja PT Freeport, yang tergabung dalam karyawan Mogok Kerja atau Moker.