JAKARTA, tabloidnusantara. Seorang pengamat pendidikan, Ubaid Matraji Pengamat memberikan respon terkait rencana pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) di Sekolah Rakyat. Menurut Ubaid pendisiplinan yang menggunakan pendekatan militeristik sangat tidak efektif untuk menyadarkan anak-anak.
“Menurut saya, keberadaan taruna, kemudian beberapa tenaga pendidik dari institusi militer ini kan tidak hanya tahun ini ya, tahun yang lalu, setahun yang lalu di mana Sekolah Rakyat sudah dimulai itu sudah banyak sekali tim dari institusi militer yang terlibat dalam pendidikan di Sekolah Rakyat,” ucap Ubaid, Senin (6/7).
“Dan selama setahun ini membuktikan bahwa pendisiplinan yang menggunakan pendekatan militeristik, kemudian hukuman itu sangat tidak efektif dalam rangka penyadaran anak-anak yang ada di Sekolah Rakyat.”
Karena itu, Ubaid meminta pemerintah tidak memaksakan pelibatan taruna Akmil untuk mendisiplinkan anak-anak di Sekolah Rakyat.
“Ada banyak cara pendisiplinan yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru di Sekolah Rakyat ini ya. Yang pertama ada banyak sekolah yang sudah menerapkan ya, yang disebut sebagai disiplin positif,” ujar Ubaid.
Dalam penerapan disiplin positif, kata dia, tidak ada hukuman. Pendidik mengajak anak-anak untuk berdiskusi mengenai perbuatan yang dilakukan dan konsekuensinya.
“Didialogkan kenapa mereka sampai melakukan perbuatan itu,” kata dia.
Ubaid melanjutkan anak-anak diajak berpikir mengenai akibat dari suatu perbuatan. Anak-anak diajarkan untuk menggunakan nalar, sementara pendidik menggunakan pendekatan dialogis. Dia menilai hal itu akan lebih efektif.
“Karena tidak ada penghukuman, tidak ada justifikasi, tapi yang ada bagaimana memahami persoalan ini ada, apa konsekuensinya, apa akibatnya. Jadi proses berpikir, proses mendalami masalah itu bagian dari proses pendidikan,” kata Ubaid
“Berbeda dengan institusi militer yang sering kali pendisiplinan itu dimaknai dengan penegakan aturan dan jika melakukan pelanggaran itu harus dihukum. Tetapi anak atau peserta didik, murid-murid, tidak diajak untuk berpikir kenapa melakukan ini boleh, kenapa melakukan perbuatan ini tidak boleh gitu ya.” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan pelibatan taruna Akmil dalam Sekolah Rakyat semata bertujuan membentuk kemandirian dan karakter, mengingat kedua intitusi sama-sama berkonsep pendidikan berasrama.
”Harapan kami, taruna-taruna Akmil itu bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa Sekolah Rakyat yang juga mereka sekolahnya berasrama gitu. Bagaimana bangun pagi, membersihkan apa tempat tidur, membersihkan peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan yang mereka punya gitu ya. Bagaimana kemudian mereka memakai sepatu, memakai seragam, bukan hal lain,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Saifullah menegaskan, pelibatan taruna merupakan inisiatif Kemensos yang mengajukan permohonan bantuan kepada institusi TNI untuk mengirimkan sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II.
Para taruna itu dijadwalkan terjun langsung mengawal siswa dari 178 titik asrama Sekolah Rakyat pada 3-8 Agustus 2026.
Kemensos memastikan tidak akan ada muatan latihan fisik militer dalam agenda tersebut sebagaimana kekhawatiran publik yang berkembang belakangan ini, menyusul peristiwa dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih.
”Tidak ada, di sana (Sekolah Rakyat) tidak ada. Tentu tidak secara khusus untuk itu,” kata Saifullah.