WAMENDAGRI RIBKA : MASIH BANYAK OAP BELUM TERDATA DI NEGARA

JAYAPURA, tabloidnusantara. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk saat kunjungan di Jayapura, Sabtu, (30/5) mengatakan terdapat masih banyaknya Orang Asli Papua (OAP) yang tinggal di wilayah pedalaman, pegunungan, dan daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

“Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah OAP aktif yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mencapai 2.296.846 jiwa,” kata Ribka.

Ribka menilai, jumlah penduduk di Tanah Papua berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinamis tercatat sebanyak 5.832.120 jiwa. Data tersebut menunjukkan masih banyak OAP yang belum terdata dalam sistem administrasi kependudukan.

“Data dua juta jiwa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan OAP sebagai kelompok minoritas karena masih banyak warga asli Papua yang tinggal di wilayah pegunungan, daerah aliran sungai, dan kawasan terpencil yang belum direkam datanya,” ucapnya.

Ia menjelaskan kondisi geografis Papua menjadi salah satu tantangan dalam pendataan penduduk sehingga masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan.

Oleh karena itu, data OAP yang saat ini tercatat dalam SIAK belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa OAP telah menjadi kelompok minoritas di Tanah Papua.

“Persepsi yang berkembang di tengah masyarakat terkait jumlah OAP perlu diluruskan karena masih banyak warga asli Papua yang belum melakukan perekaman data kependudukan, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau,” lanjutnya.

Kemudian ia menambahkan semakin lengkap data kependudukan yang dimiliki pemerintah, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk OAP.

Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh pemerintah daerah di enam provinsi Papua memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dan mempercepat pendataan OAP secara menyeluruh.

“Kami mengajak seluruh pemerintah daerah di enam provinsi Papua untuk memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dan mempercepat pendataan OAP secara menyeluruh agar seluruh warga dapat terakomodasi dalam sistem data nasional,” ujar Ribka.