Selasa, 22 September 2026
TABLOID NUSANTARA
BENCANA ALAM

PERSIDEN PERINTAHKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK SECEPATNYA MERELOKASI WARGA, KORBAN BANJIR

Jayapura. Presiden Republik Indonesia (Jokowi) dalam lawatannya ke Jayapura, Persiden bertemu langsung dengan para pengungsi banjir bandang Sentani di GOR Toware, Sentani, Jayapura, Papua.


Jokowi, “Temui Warga Korban Banjir Bandang Di Posko Pengungsian

Jayapura. Presiden Republik Indonesia (Jokowi) dalam lawatannya ke Jayapura, Persiden bertemu langsung dengan para pengungsi banjir bandang Sentani di GOR Toware, Sentani, Jayapura, Papua.

Persiden Jokowi, perintahkan untuk segera mendata dan bergerak
cepat dalam melakukan relokasi rumah masyarakat yang terkena dampak banjir
bandang Sentani.

“Ya
ini harus secepatnya direlokasi karena tempat yang lama rawan terjadinya bencana
longsor. Dan masyarakat butuh tempat tinggal, ” Tegasnya, Jokowi, Senin
(1/4/2019).

Presiden Republik Indonesia menyampaikan, tempat relokasi rumah masyarakat
nantinya akan ditentukan Gubernur Papua dan Bupati Kabupaten Jayapura.

“Pemerintah Pusat akan membantu dalam pembangunan rumahnya
masyarakat. Saya kira itu, dan dalam penetapan lokasi agar secepatnya
ditentukan lokasinya sehingga masyarakat dapat kepastian di mana dan segera rumah
itu akan dibangun,” ujarnya.

Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga menyampaiakn
larang keras kepeda siapapun dengan adanya pembalakan liar atau penebangan liar
yang dilakukan di wilayah cagar alam Gunung Cyclop, Jayapura, Papua. Kegiatan yang
merusak ekosistem sehingga derasnya aliran air tidak bisa terserap.”
tuturnya.

Menurut saya (Basuki), Pembalakan liar atau penebangan liar yang
dilakukan masyarakat di cagar alam pegunungan tidak bisa dibenarkan. Sebab, apa
yang mereka dapatkan dari hasil pembalakan liar atau penebangan pohon liar
tidak sebanding dengan dampak banjir bandang seperti ini.

“Jadi
dilarang keras, semua pihak harus mendukung dan menyuarakan itu. Kedepan Pak
BNPB, nanti akan bersama TNI/Polri juga. Yang di pelopori oleh Gubernur
(Papua). Bupati/Walikota juga,” katanya.