JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya untuk
menindak para koruptor, termasuk dalam dugaan korupsi di PT Asabri (Persero).
“Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua
yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi, yakinlah,” tegas Mahfud di
Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, seperti dikutip dari
Kompas, Jumat (10/1/2020)
Mahfud mengatakan, dalam dugaan korupsi di Asabri, Mahfud
mengaku sudah mendengar pengakuan dari pejabat yang berwenang di perusahaan
asuransi milik negara tersebut.
Namun demikian, Mahfud meminta publik tidak berspekulasi
terkait sosok pelaku.
“Tidak usah berspekulasi si A terlibat, ini dari
istana. Tidak ada itu,” tegas Mahfud.
“Mari kita giring ke proses hukum, dan supaya diungkap
ya,” tambah Mahfud.
Diberitakan sebelumnya, Mahfud mengaku mendengar adanya isu
dugaan korupsi di perusahaan asuransi milik negara, PT Asabri (Persero).
“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin
itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10
Triliun,” ujar Mahfud kepada awak media di Kemenko Polhukam, Jalan Medan
Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Pernyataan Mahfud dilontarkan untuk menjawab pertanyaan awak
media mengenai perusahaan asuransi berpelat merah tersebut.
Mahfud menuturkan, sebelumnya juga pernah terjadi tindak
pidana korupsi di tubuh Asabri.
Itu terjadi ketika dirinya menjabat Menteri Pertahanan di
era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Saat itu, penemuan tindak pidana korupsi di Asabri berujung
pada proses hukum. Dengan adanya catatan itu, Mahfud heran karena dugaan
korupsi masih terjadi di Asabri.
“Dulu waktu saya jadi Menteri Pertahanan, ada
korupsinya untuk diadili, kok sekarang muncul lagi dalam jumlah yg sangat
besar,” kata Mahfud.