Jakarta,- Sejumlah orang tampak berkumpul di
sebuah rumah asri di Tebet Barat Dalam IV. Orang-orang itu tampak sibuk. Mereka
bereaksi, setelah situs Jurdil2019.org, diblokir pemerintah dan ditendang dari
daftar pemantau pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Mereka merupakan penggawa situs yang saat ini
menjadi sorotan masyarakat.
Pada Senin (22/4) sore itu, seorang pengelola situs mengaku mereka sedang sibuk merespons pencabutan akreditasi Jurnal 2019 yang terdaftar dengan bendera PT Prawedanet Aliansi Teknologi sebagai pemantau pemilu dari Bawaslu. Mereka juga akan melawan dan memprotes pemblokiran itu.
-
Dok. Pengawas Situs Pemilu Yang Mejadi Polemik Saat Ini
Seorang dari mereka memamerkan sebuah surat
panggilan dari Bawaslu bertanggal 18 April 2019. Namun, katanya baru ia terima
Senin (22/4) itu.
“Semua konten ini diketik, kecuali
tanggalnya. Saya jadi bertanya, jangan-jangan sengaja disiapkan,” kata
penasehat hukum Jurdil 2019, Herman Thohir, saat menjelaskan duduk perkara
pemblokiran situsnya.
Pengelola Jurdil2019, berkali-kali menegaskan
bahwa pihaknya tidak memihak capres mana pun. Mereka menugaskan bahwa kerja
mereka hanya untuk membantu publik mengawasi penghitungan suara.
“Jadi ini benar-benar semangat untuk
hasil pemilu yang jujur dan adil,” ujar Koordinator Jurdil 2019, Muli.
Berstatus sebagai pemantau pemilu, Jurdil 2019
mengeluarkan penghitungan suara yang memenangkan Prabowo-Sandi.
Berdasarkan perhitungan Jurdil 2019 dari 1.575
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 34 provinsi per 18 April 2019 pukul 15.20 WIB,
Prabowo-Sandiaga unggul dari Jokowi-Ma’ruf. Prabowo-Sandiaga mendapat perolehan
suara 58,1 persen sementara Jokowi-Ma’ruf hanya 39,5 persen. Kemudian untuk
suara tidak sah jumlahnya mencapai 2,4 persen.
Jika merunut latar belakang orang-orang yang
mengurus lembaga tersebut, sulit tidak mengaitkan mereka dengan jejaring Forum
Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Angkatan 1973 atau biasa disebut
Fortuga.
Selain Muli, tokoh pendukung capres Prabowo
Subianto sekaligus mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, dan
mantan Ketua Umum PAN sekaligus cawapres 2014, Hatta Rajasa, merupakan contoh
anggota Fortuga yang punya nama di kancah perpolitikan nasional.
Bahkan rumah yang menjadi markas Jurdil 2019
tersebut sejatinya adalah kantor Rizal Ramli. Pemberitaan media merekam Rizal
pernah beberapa kali mengundang wartawan dalam sejumlah acara, salah satunya
acara silaturahmi dengan alumni ITB pada 19 September 2016.
Rulianti, anggota Jurdil 2019 yang juga duduk
di kursi direksi PT Prawedanet Aliansi Teknologi, mengakui bahwa mereka memakai
rumah itu secara cuma-cuma. Bahkan ia mengklaim segala peralatan dan kebutuhan
operasional Jurdil 2019 hasil urunan swadaya mereka.
“Server kita bisa sewa, jadi kita enggak
ada aset yang harus dibeli kecuali modem untuk sistem aplikasi,” papar
Rulianti. Saking rendahnya biaya yang mereka perlukan, Muli pernah menyampaikan
bahwa ongkos operasional mereka hanya berkisar Rp150 juta.
“Paket hemat, benar-benar hemat. Karena
aplikasi yang di luar sana yang mungkin tidak selengkap kita itu nilainya
miliaran,” kata Muli seperti yang terlihat di kanal Bravos Radio Indonesia
di YouTube pada 17 April 2019.
Keterbukaan soal sumber dana ini, menurut Muli
membedakan pihaknya dengan lembaga lainnya. Ia mengklaim Jurdil 2019 tidak
pernah pilah-pilih dalam memasukkan data C1 yang dikirim pengguna ke sistem.
Muli juga menyinggung kondisi pasca-pemilihan
sepert psy war. Tanpa ada pembanding seperti Jurdil 2019, ia menilai kondisi
demikian tidak ideal dalam mengawal penghitungan suara.
“Kalau enggak ada yang kayak kita gini,
orang-orang sudah lemas duluan. Jadi terpaksa mengandalkan satu sumber saja
yang saya bilang enggak sehat,” jelas Muli. Meski Kominfo memblokir
situsnya, cara kerja Jurdil 2019 mengandalkan pada sistem aplikasi mobile
mereka. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat mengunggah foto berkas C1
dari tiap tempat pemungutan suara (TPS). Pengguna juga bisa mengunggah foto
bukti pelanggaran dan rekap suara di tingkat kecamatan.
Guna mengecek keabsahan tiap data yang masuk,
ada tim khusus yang bertugas memverifikasi. Data yang sudah terverifikasi ini
yang akan kemudian dimasukkan ke dalam tabulasi penghitungan suara yang bisa
dilihat di situs atau aplikasi Jurdil 2019.
Hingga tulisan ini dibuat, jumlah TPS yang
sudah terverifikasi mencapai 7.171 dengan total data lebih dari 10.000 TPS.
Angka itu disebut akan terus bertambah seiring masuknya laporan dari pengguna
lain.
“Kalau yang lain-lain itu kan sudah
setop, sudah dalam posisi sudah selesai mencapai kesimpulan. Kita enggak pernah
selesai, ini hasil sementara dari proses penghitungan karena masih terus sampai
tanggal 22 (Mei),” pungkas Muli.
Jakarta -Lima Sekretaris Jenderal Partai pengusung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Selasa 23 April 2019 bertandang ke kediaman Sandiaga Uno di Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Menurut Ahmad Muzani, Sekjen partai Gerindra,
pertemuan ini bermaksud untuk menjalin kembali tali silaturahmi dengan Sandiaga
pasca yang bersangkutan diserang penyakit
“Silaturahmi ini kami maksudkan untuk
menyambung persahabatan dan silaturahmi kepada beliau. Karena selama tiga hari,
sejak (tanggal) 17, 18, 19 beliau memerlukan waktu untuk istirahat karena sakit
dan kelelahan,” kata Muzani seusai pertemuan itu pada wartawan.
Muzani menuturkan Sandiaga memang cukup aktif
di masa kampanye yang begitu panjang dan melelahkan. Puncaknya, ia menambahkan,
Sandiaga mulai drop kesehatannya pada 17 April 2019 sore hari.
“Sejak sore pak Prabowo meminta beliau
untuk beristirahat dan ke Rumah Sakit. Tapi beliau memaksakan diri dan dia
tahan. Akhirnya drop sampai tanggal 19,” ujar Muzani.
Muzani juga menjelaskan soal Sandiaga yang
terlihat lesu pada deklarasi kemenangan Prabowo yang kedua di Kertanegara IV,
18 April 2019. Ia berujar kehadiran Sandiaga saat itu adalah sesuatu yang
dipaksakan lantaran mantan wagub DKI itu sedang tidak fit.
“Tapi Alhamdulillah, sejak kemarin pelan-pelan
mulai fit dan pulih, semangatnya juga cukup bagus. Dan memberikan tekad akan
berada dalam barisan, bersama-sama dengan perjuangan rakyat dan relawan lainnya
dalam menyelamatkan kedaulatan rakyat dan bangsa yang baru berlangsung beberapa
hari lalu,” tutur Muzani lagi.