Lombok – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) serius mengkaji optimalisasi pemanfaatan pontensi lobster
Indonesia. Salah satunya melalui upaya pembesaran benih lobster guna
memaksimalkan nilai tambah pendapatan masyarakat pesisir khususnya di lokasi
yang menjadi sentra penghasil benih lobster dari alam. Hal tersebut disampaikan
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat meninjau langsung upaya
pembesaran benih lobster yang dilakukan masyarakat Telong Elong dan Teluk Ekas,
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (26/12).
Masyarakat Telong Elong hingga Dusun Gilire telah melakukan
pembesaran benih lobster secara konvensional sejak 2007 silam. Sementara di
Teluk Ekas, telah berhasil dilakukan pembesaran dengan teknologi yang lebih
modern.
“Kita di sini untuk melihat langsung upaya pembesaran
benih lobster yang sudah berhasil dilakukan masyarakat baik secara konvensional
maupun dengan memanfaatkan teknologi modern seperti yang dilakukan Vietnam.
Saya takjub, ternyata sudah banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini.
Kita harapkan usaha pembesaran lobster ini mampu memberikan nilai tambah
pendapatan bagi masyarakat pesisir,” ungkap Menteri Edhy.
Perairan selatan NTB merupakan salah satu hotspot kelimpahan
benih lobster yang luar biasa di samping perairan selatan Jawa dan barat
Sumatera. Berbagai hasil kajian termasuk hasil studi kolaborasi KKP dalam hal
ini Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok dengan Australian Centre for
International Agricultural Research (ACIAR) menyebutkan, diperkirakan ada
ratusan juta benih lobster per tahun di area hotspot tersebut.
Sementara di hotspot ini terjadi sink population, di mana
populasi benih lobster tiba-tiba lenyap pada fase peurelus, dengan kelangsungan
hidup (SR) hanya 0,01% (1 ekor yang hidup sampai dewasa dari 10.000 ekor
benih).
Di sisi lain, pemberlakuan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016
tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan
Rajungan telah menimbulkan polemik di masyarakat. Permen yang memang bertujuan
untuk mengendalikan eksploitasi benih lobster demi menjaga keberlanjutan
stoknya di alam ini dinilai telah menghambat usaha orang-orang yang
menggantungkan hidup di sana. Oleh karena itu, pemerintah kembali melakukan
pengkajian, tidak hanya dengan memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga
ekonomi dan sosio-kultural.
“Berkaitan dengan isu benih lobster ini sebagaimana
pesan Presiden, pemerintah harus berada di depan, kebijakan yang dibuat harus
berbasis pada problem solving. Oleh karenanya, pada periode kepemimpinan saya,
saya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berbasis pada kajian
ilmiah dan peran partisipasi publik, sehingga arahnya jelas yakni keberpihakan
pada masyarakat dan pelestarian sumber daya lobster,” terang Menteri Edhy.
KKP saat ini tengah menggodok revisi Permen KP Nomor 56
Tahun 2016 dengan teliti dan hati-hati dengan mempertimbangkan masukan dari
seluruh stakeholders dan para ahli. Tujuannya agar pengembangan budidaya ke
depan dapat berjalan lancar dengan tetap menjamin kelestarian stok di alam.
“Jika saat ini di media dan ruang publik banyak sekali
narasi-narasi yang menyudutkan saya terkait rencana dibukanya ekspor benih,
saya tegaskan itu hanyalah salah satu opsi yang muncul dari beberapa dialog
dengan masyarakat nelayan. Sampai saat ini belum ada keputusan final apapun
berkaitan dengan isu tersebut. Sekali lagi, saya tidak ingin buru-buru ambil
keputusan sebelum pertimbangan baik buruknya benar-benar matang” tegas
Menteri Edhy.
Namun ia meyakini, pemanfaatan benih lobster untuk kegiatan
budidaya jelas harus didorong.
“Jika Vietnam mampu membangun pembesarannya, Indonesia
harus lebih mampu dan menguasai pasar lobster konsumsi dunia yang nilai
ekonominya sangat besar. Kalau perlu sampai pada tahap budidaya. KKP akan
bekerja sama dengan ACIAR dan Universitas Tasmania yang telah berhasil
membenihan dan membudidayakan lobster secara berkelanjutan dan tidak merusak
plasma nutfah lobster alam,” lanjutnya.
Menteri Edhy menjelaskan, pengembangan budidaya ini tidak
hanya untuk memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berperan sebagai buffer
stock, yaitu melalui pengaturan kewajiban restocking pada fase tertentu.
“Kami juga akan segera menyusun roadmap pengembangan
industri lobster nasional dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait.
Kajian stok, pengaturan area tangkap lestari, pemetaan ruang untuk budidaya,
penyiapan teknologi, investasi, dan lain lain akan mulai kita susun
strateginya,” cetusnya.
Budidaya (akuakultur) jika dikelola dengan bijaksana dapat
menghasilkan nilai tambah, memperkerjakan banyak orang, dan menyejahterakan
masyarakat, serta menambah devisa negara. Selain itu, akuakultur juga berperan
pada peningkatan pangan berprotein tinggi bagi masyarakat untuk mengentaskan
persoalan kekurangan gizi stunting.
Oleh karena itu, Menteri Edhy mengajak peneliti, perekayasa,
dan akuakulturist untuk terus berinovasi untuk menciptakan keberhasilan
pembenihan (breeding) lobster dan membuat indukan unggul, sehingga ke depan
budidaya lobster tidak lagi mengandalkan induk matang telur dari alam namun
menggunakan indukan lobster dari hasil breeding yang terprogram.
Dengan pertemuan iklim usaha akuakultur yang kondusif bisa
terwujud. Ia meyakini, strategi dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan
stakeholder dapat menunjang keberhasilan program ini.
Dorong Peningkatan
Perikanan Budidaya
Menteri Edhy juga mengungkapkan, saat ini, KKP tengah
mereview berbagai aturan yang dipandang kurang menguntungkan bagi stakeholder.
Ini sejalan dengan keinginan Presiden agar aturan-aturan yang berkaitan dengan
investasi perlu dipemudah. Tentunya ini harus dipertimbangkan dengan kajian dan
masukkan dari seluruh stakeholder terkait.
“Saya berkeliling ke sentra-sentra produksi akuakultur.
Tentu tujuannya untuk mendengar masukan, keluhan, dan saran dari stakeholder
sebagai bahan referensi kami dalam menyusun arah kebijakan sektor akuakultur
nasional,” ucapnya.
Menurutnya, KKP akan membangun sentra akuakultur berbasis
kawasan dan komoditas unggulan, terutama untuk orientasi ekspor seperti udang,
rumput laut, patin, dan komoditas akuakultur lainnya yakni melalui pengembangan
integrated aquaculture business.
Integrated aquaculture business menjadi strategi efektif
yang akan didorong dalam upaya menjamin siklus bisnis perikanan budidaya yang
efisien, bernilai tambah, dan memberikan multiflier effect bagi pergerakan
ekonomi lokal di daerah-daerah yang berbasis sumber daya perikanan budidaya,
misalnya pengembangan patin di Sumatera Selatan. Strategi ini harus berbasis
kawasan dan komoditas unggulan di berbagai daerah potensial dengan pengelolaan
sistem produksi yang integratif.
“Saya melihat ada harapan dan optimisme dari seluruh
stakeholder di sini. Ini menjadi semangat kami untuk memberikan yang terbaik
bagi kemaslahatan para pelaku perikanan, khususnya para pembudidaya ikan,”
ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy mengajak para
pemimpinan daerah dan stakeholder untuk bekerja sama dalam menciptakan inovasi
dan terobosan nyata sesuai keahlian di bidangnya sehingga mampu memberdayakan
semua lapisan masyarakat di sekitar serta memberikan stimulus bagi industri
akuakultur.
Sebagai informasi, dalam kunjungan kerjanya kali ini, guna membentuk sinergi terbaik dari berbagai subsektor, Menteri Edhy memboyong pejabat eselon I terkait seperti Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar, serta Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono. Sementara dari pemerintah setempat hadir Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmy, dan sederet Forkompinda lainnya.
Sumber : Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan