WIRANTO SASAR TOKOH PROVOKATOR YANG ADU DOMBA TNI DAN POLRI

0
293
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai, ada seorang tokoh di luar negeri yang kerap menghasut masyarat untuk berbuat inkonstitusional seusai pemilu.

Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (06/05/2019).

Namun, Wiranto tak sempat mendetailkan identitas orang yang ia maksud lantaran harus segera memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakapolri Komjen Aridono Sukamto, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

“Ada lagi tokoh di luar negeri, setiap hari ngomong ngompori masyarakat, menghasut masyarakat, untuk apa?

Untuk mengambil langkah-langkah inkonstitusional. Itu juga tidak dibenarkan,” ujar Wiranto saat membuka rapat.

Selain itu, Wiranto mengatakan, pascapemilu banyak upaya pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial.

Ia mengatakan, sejumlah tindakan telah diambil Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyikapi pelanggaran yang terjadi di media sosial.

Namun, Wiranto mengatakan, perlu diambil tindakan hukum yang lebih tegas agar pelaku jera dan berhenti melakukan pelanggaran tersebut.

“Mungkin perlu melakukan yang lebih tegas lagi.

Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kami shut down. Kami hentikan, kami tutup enggak apa-apa. Demi keamanan nasional,” ujar Wiranto.

“Ada undang-undang, ada hukum yang mengizinkan kita melakukan itu. Sekali lagi ini demi tegaknya NKRI yang kita cintai. Demi masyarakat yang ingin damai. Masyarakat yang mendambakan kedamaian. Terutama di bulan suci Ramadhan,” lanjut dia.

Wiranto menyatakan, ada upaya yang dilakukan pihak tertentu untuk mengadu domba antara Polri dan TNI. Bahkan Wiranto mengaku mendapat laporan bahwa ada pihak yang mengatakan 70 persen TNI bisa dipengaruhi untuk bertindak inkonstitusional.

“Saudara sekalian, banyak hal yang saya dengarkan, misalkan pihak tertentu yang mengatakan bahwa, atau pihak tertentu yang sudah mencoba untuk mengadu domba antara tentara atau militer dengan polisi, ada,” ujar Wiranto saat membuka rapat koordinasi tentang keamanan nasional pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

“Ada yang mengatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional. Itu tidak benar!” lanjut Wiranto.

Ia merasa hasutan-hasutan seperti itu banyak bermunculan pascapemilu.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas agar hal-hal tersebut tak semakin masif muncul di publik.

Wiranto menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap pernyataan yang ditujukan kepada publik dan membawa dampak negatif harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bicara.

“Siapa bicara seperti itu, di mana, harus buktikan.

Kalau tidak bisa membuktikan harus dia mengambil risiko hukum. Enggak bisa dibiarkan saja ngomong seenaknya di negeri ini,” lanjut dia.

Wiranto menyatakan, pemerintah membentuk tim hukum nasional yang khusus mengkaji berbagai aksi meresahkan pascapemilu 2019.

Wiranto mengatakan, pascapemilu banyak bermunculan tindakan yang telah melanggar hukum.

Karenanya, pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji langkah apa yang akan diambil terkait tindakan yang dinilai melanggar hukum itu.

“Hasil rapat salah satunya adalah kami (pemerintah) membentuk tim hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia. Yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Wiranto usai memimpin rapat tentang keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Wiranto mengatakan tim tersebut terdiri dari para pakar hukum, praktisi hukum, dan para akademisi yang kompeten.

Ia mengatakan telah mengundang para pakar dan akademisi hukum untuk membicarakan tindakan-tindakan meresahkan pascapemilu yang dinilai sudah masuk dalam kategori pelanggaran hukum.

Menurut dia, para pakar dan akademisi yang dia undang pun menyetujui bahwa ada banyak tindakan meresahkan pascapemilu yang sudah masuk dalam kategori pelanggaran hukum.

Saat ditanya apakah pernyataan Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais, yang mengajak untuk melakukan people power termasuk pelanggaran hukum, Wiranto menjawab, pihaknya akan mengkaji hal tersebut.

“Siapapun kita katakan. Apa mantan tokoh, mantan jenderal, tidak ada masalah.

Tatkala dia melanggar hukum maka harus kita tindak dengan tegas,” ujar Wiranto.

“Bahkan cercaan, makian terhadap presiden yang masih sah sampai nanti bulan Oktober tahun ini masih menjadi Presiden, itu sudah ada hukumnya. Ada sanksinya. Dan kita akan melaksanakan itu,” lanjut dia.

Meski Wiranto tak menyebut nama, tokoh provokator yang dimaksudnya mungkin Habib Rizieq Shihab.

Sebelumnya Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab memberikan peringatan pada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal ini disampaikan Habib Rizieq Shihab melalui tayangan video di channel YouTube FRONT TV, Sabtu (21/4/2019).

Menurut Rizieq ada kecurangan pada pemilu tahun 2014 yang kembali terjadi di tahun 2019.

Pendakwah itu lalu mengatakan ada dua nama yang disebut menjadi otak kecurangan pada pemilu di tahun 2014 silam.

Yakni Luhut Binsar dan Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropiyono.

“Saya ingin ingatkan betul dengan Pak Luhut Binsar Pandjaitan, Pak Hendropriyono bahkan aktor-aktor intelektual yang ada di balik kemenangan Jokowi di tahun 2014 yang terlibat langsung di dalam kecurangan 2014,” ujar Habib Rizieq.

Ia lalu memberikan peringatan bahwa pemilu saat itu berbeda dengan pemilu tahun 2019 ini.

Rizieq lalu memberikan ancaman jika kecurangan itu kembali terjadi.

“Anda lupa tahun 2019 ini berbeda dengan tahun 2014, kalau tahun 2019 ini Anda ingin mengulangi kecurangan yang sama, hari ini Anda menghadapi semangat rakyat untuk berdaulat untuk menghadapi kecurangan.”

Tinggalkan Balasan