UPDATE PERKEMBANGAN COVID-19 DI INDONESIA PER 31 MEI 2020, PEMERINTAH KAJI PENYIAPAN KEHIDUPAN NORMAL BARU

0
52
Achmad Yurianto. Sumber Gambar covid19.go.id
Achmad Yurianto. Sumber Gambar covid19.go.id

JAKARTA, “tabloidnusantara.com”.  – Penyebaran dan penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat Indonesia masih terus terjadi. Kondisi ini ditunjukkan data yang berhasil dihimpun oleh Gugus Tugas dalam 24 jam terakhir terhitung mulai hari Sabtu (30/5) pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu (31/5) pukul 12.00 WIB terdapat penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 700 orang, sehingga jumlah total pasien positif menjadi 26.473 kasus.

“Penambahan juga terjadi pada pasien sembuh sebanyak 293 orang sehingga jumlah total kasus sembuh 7.308 orang, sedangkan kasus kematian bertambah 40 orang, sehingga jumlah total meninggal akibat Covid-19 berjumlah 1.613 orang,” papar Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Minggu (31/5) sore.

Akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 323.376 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 91 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 57 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 177 lab. Secara keseluruhan, 223.624 orang telah diperiksa dan hasilnya 26.473 positif (kulumatif) dan 197.151 negatif (kumulatif).

Yuri juga memaparkan bahwa pemerintah masih melakukan pemantauan pada kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 49.936 orang dan mengawasi secara ketat Pasien Dalam Pengawasan (PDP)  sebanyak 12.913 orang. Sejumlah 416 kota/kabupaten dari 34 provinsi sudah terdampak virus corona ini. Menurutnya, hari ini Jawa Timur menjadi daerah terbanyak kasus terkonfirmasi positif dan yang terbanyak kedua adalah DKI Jakarta. Data penyebaran berdasarkan wilayah di Indonesia sebagai berikut:

Sebelumnya Achmad Yurianto menjelaskan mengenai mekanisme penerapan norma kenormalan yang baru. Menurut Yuri, pemerintah sangat berhati hati dalam menyikapi pelaksanaan kenormalan yang baru ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah termasuk salah satunya membuat kajian mengenai pelaksanaan kenormalan yang baru agar tidak ada penularan yang baru dan tidak meluasnya penyebaran Covid-19.

Menurut Yuri, banyak aspek yang harus dikaji untuk melaksanakan kenormalan yang baru sehingga pelaksanaannyapun tidak mungkin  dapat serentak. “Dalam aspek kesehatan, aspek epidemiologi sangat penting dilakukan untuk mengetahui bahwa daerah tersebut sudah berhasil melakukan penurunan kasus setidak-tidaknya lebih dari 50 persen dari kasus puncak yang pernah tercapai di daerah itu dalam 3 minggu berturut-turut,” jelas Yuri

Kemudian yang kedua adalah apabila kasus positif masih ada maka positif rate atau penambahan kasus positif rata-rata harus menunjukkan penurunan lebih dari 5 persen dari kasus yang diperiksa. “Demikian juga didasari dari menurunnya kasus kematian dari kasus terkonfirmasi positif,” tambah Yuri.

Selain aspek kesehatan, Yuri juga menjelaskan bahwa sistem kesehatan juga menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangan.  “Diantaranya adalah data penggunaan tempat tidur ICU dalam 2 minggu terakhir dan sistem surveillance kesehatan yang diberlakukan menjadi hal yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menuju norma normal yang baru,” tegas Yuri.

Pertimbangan-pertimbangan inilah menurut Yuri yang kemudian akan disampaikan kepada kepala pemerintahan setempat untuk ditindaklanjuti. “Selanjutnya tindak lanjut dari pemerintah tentunya akan melibatkan level pemerintahan, tokoh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan untuk memutuskan pelaksanaan norma kenormalan yang baru,” terang Yuri.

Tahap berikutnya setelah diputuskan maka harus ada upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang keputusan pemerintah daerah yang akan mengimplementasikan kegiatan normal yang baru. Tidak hanya sosialisasi tetapi juga seluruhnya harus mendapatkan edukasi tentang kegiatan yang harus dilakukan dalam  kehidupan dengan norma normal yang baru. Setelah sosialisasi dan edukasi maka pemerintah daerah melaksanakan simulasi-simulasi pelaksanaan kehidupan norma normal yang baru. “Bukan sesuatu yang mudah, kemudian dapat dinyatakan secara sepihak bahwa kenormalan yang baru dapat dilakukan, tentunya harus dilaksanakan sosialisasi, edukasi dan simulasi,” tegas Yuri.

Tinggalkan Balasan