TABI DAN SAIRERI SEPAKAT GABUNG DALAM SATU DOB

0
34
Bupati Jayapura selaku Ketua Forum Kepala Daerah Se - Tanah Tabi dan Bupati Supiori Selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah se Wilayah Adat Saireri bersama masyarakat adat ketika menandatangi penandatangan berita acara kesepakatan di Hotel Horizon Abepura

Jayapura, “tabloidnusantara.com” – Bupati Jayapura selaku Ketua Forum Kepala Daerah Se – Tanah Tabi dan Bupati Supiori Selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah se Wilayah Adat Saireri bersama masyarakat adat ketika menandatangi penandatangan berita acara kesepakatan di Hotel Horizon Abepura. “Wilayah Adat Tanah Tabi dan Saireri kini bersepakat untuk gabung dalam satu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Gabungnya dua wilayah adat tersebut tertuang dalam sebuah penandatangan berita acara kesepakatan pada hasil pertemuan Kepala Daerah se Tanah Tabi dan Kepala Daerah sewilayah Saireri yang berlangsung di Hotel Horizon Kotaraja, Rabu(27/11).

Bupati Jayapura selaku Ketua Forum Kepala Daerah Se – Tanah Tabi, Mathius Awoituw mengatakan ada beberapa kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan ini dengan mempertimbangkan berbagai hal dan lain sebagainya.

BACA JUGA : KUNJUNGI WAMENA, KAPOLRI DAN PANGLIMA TNI TEGASKAN PENTINGNYA SOLIDITAS DAN SINERGISITAS TNI POLRI DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN

Selain itu setelah mendengarkan usulan dan saran dari berbagai pihak dan mendiskusikannya maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan ini telah sepakat bahwa wilayah Tanah Tabi dan wilayah adat Saireri sepakat untuk masuk dalam DOB.

“Jadi ada beberapa kesepakatan yang kita buatkan bersama dari hasil pertemuan ini yakni mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dalam rancangan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua wilayah adat Tabi dan Saireri tetap menjadi satu provinsi dan menjadi provinsi induk,”ungkap Mathius.

Adapun wilayah adat Tabi dan Saireri meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen.

Selain itu mengusulkan Kota Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi Papua dengan pertimbangan aspek kelayakan teknis dan kelayakan administrasi serta sarana prasarana penunjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal kesepakatan lainnya dimana mendorong pembentukan DOB baru di Papua yaitu wilayah adat Lapago dan meepago menjadi DOB Provinsi Papua Tengah yang meliputi : Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Pegunungan BIndang Lany Jaya, Tolikara Kabupaten Duga, Puncak Jaya, Yahukimo termasuk Mamberamo Tengah,Puncak.

Sementara wilayah adat Mee Pago meliputi,Deiyai, Nabire, Intan Jaya,Mimika karena kedua wilayah adat tersebut merupakan tipe big man (orang kuat).

“Ya berbeda dengan wilayah adat Tabi dan Saireri memiliki kesamaan yang merupakan tipe konfederasi gaya keondoafian,”terang Mathius.

Ditanya soal banyak kalangan publik diluar yang menilai rencana pemekaran DOB Tanah Tabi dan Saireri tersebut akan mengkotak-kotakkan terhadap orang Papua sendiri Mathius menjelaskan tentu semua orang berpendapat demikian. “Tentu tidak ada sesuatu yang mulus inu merupakan suatu hal yang biasa karena cara pandang yang berbeda saja,”ucap Bupati Mathius.

”Namun pihaknya menegaskan bahwa kajian akademik itu sangat penting,pasalnya pemekaran DOB itu sudah diperhitungkan apa untung dan ruginya. “Sehingga kalau ini jadi mekar maka tentu akan banyak dampak dimasyarakat terutama kesejahteraan dan kemajuan  didaerah itu serta lain sebagainya.

“Jadi kalau orang-orang hanya teriak diluar tampa informasi yang akurat, maka hal itu tidak perlu didengar. Apalagi setiap orang punya kepentingan dan keinginan,”pinta Mathius.

Pihaknya disini berbicara melihat kepentingan masyarakat. Soal ada isu diluar ada hal-hal lain yang bertentangan dengan DOB ini,maka itu nantinya akan di evaluasi di dalam undang-undang OTSUS yang baru. Sehingga kekewatiran itu dituangkan di dalamnya.

BACA JUGA : “PANGDAM CENDERAWASIH HADIRI PELANTIKAN FORKI PAPUA OLEH PANGLIMA TNI”

“Meskipun nanti DOBnya bertambang sekian banyak, tetapi undang-undang tetap mengikat kita hanya satu yaitu OTSUS,sehingga kita berbicara DOB,tetapi revisi undang-undang OTSUS itu sendiri harus dilakukan supaya ini mengikat tentunya,”tutup Mathius.(ans).

Tinggalkan Balasan