SUKIMAN, ANGGOTA DPR RI DARI FRAKSI PAN DAN KEPALA, PU KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI CEKAL KKP, KE LUAR NEGERI

0
106
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, atas nama Sukiman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat di cekal berpergian ke luar negeri oleh kpk

Pencekalan
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )
anggota DPR RI dari Fraksi PAN, atas nama Sukiman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) Kabupaten Pegunungan Arfak. Papua barat.

Surat pencekalan telah di layangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) permohonan surat tersebut di tujukan ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melarang salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PAN, atas nama Sukiman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasamba untuk berpergian ke luar negeri.


Sukiman dan Kepala Dinas
elah di tetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap Pengurusan Dana Perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN-P 2018 di Wilayah, Kabupaten Pegunungan Arfak

Menurut Febri, Upaya pencegahan itu dilakukan karena anggota DPR RI dari Fraksi PAN atas nama Sukiman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Natan telah di tetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap Pengurusan Dana Perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN-P 2018 di Wilayah, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

“KPK sudah berkoordinasi dan mengirimkan surat kepada Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pelarangan ke luar negeri kepada kedua tersangka,” “Ujarnya, KPK, Febri Diansyah.

Sukiman dan Natan memang belum kami tahan meski sudah berstatus tersangka, karena penyidik antirasuah masih mengembangkan beberpa bukti yang sudah ada. Untuk itu saat ini, KPK melarang keduanya untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke-depan terhitung sejak 21 Januari 2019,” tutur Febri.

Dalam kasus ini, Natan diduga memberikan uang suap kepada Sukiman sebesar Rp 2,65 miliar dan 22 ribu dolar Amerika Serikat, agar Kabupaten Arfak mendapatkan anggaran dana Perimbangan. Dalam proses pemberian uang tersebut Sukiman menerimanya bulan Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa perantara. Dari pengaturan tersebut, alokasi DAK Kabupaten Arfak pada APBN-P 2017, sebesar Rp 49,915 miliar dan alokasi DAK pada APBN- P 2018 sebesar Rp 79,9 miliar.

Dalam kasus ini Sukiman dan Natan menjadi tersangka, terjerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.”Tegasnya.

Tinggalkan Balasan