PRESIDEN LARANG MUDIK UNTUK ASN, TNI, POLRI DAN BUMN, MENTERI PANRB KELUARKAN SE

0
161
Presiden Joko Widodo. Sumber Gambar Investor Daily
Presiden Joko Widodo. Sumber Gambar Investor Daily

JAKARTA, “tabloidnusantara.com“. – Presiden Joko Widodo menyampaikan dengan tegas kepada aparatur sipil negara, personel TNI-Polri, serta pegawai BUMN untuk tidak mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau tahun 2020. Kebijakan tersebut diambil untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dengan melarang  pergerakan orang dari wilayah Jabodetabek yang menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia ke wilayah lain. Hal itu disampaikan presiden dalam konferensi pers melalui sambungan konferensi video, Kamis (9/4). “Hari ini sudah kami putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN, dilarang mudik,” ujar Presiden Joko Widodo.

Menurut presiden, pemerintah masih mengevaluasi larangan mudik yang akan diberlakukan untuk masyarakat. Pemerintah berharap kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik selama pandemi Covid-19, apalagi pemerintah sudah memberikan bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat yang tidak mudik.

Sementara itu menindaklanjuti kebijakan presiden tentang larangan mudik bagi ASN, TNI, POLRI dan BUMN, Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. SE ini mengganti dan mencabut SE No. 36 dan No. 41 Tahun 2020.

Surat Edaran Menteri PANRB tersebut menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik dan cuti selama berlangsungnya pandemi virus Corona di Indonesia. ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan ke luar daerah atau mudik, untuk mengurangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain.

ASN juga tidak diperkenankan cuti selama berlakunya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dalam SE tersebut ditegaskan, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tidak memberikan izin cuti bagi ASN. Namun, PPK masih dapat memberikan cuti bagi ASN yang melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting.

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada tanggal 9 April 2020 tersebut, juga berisi tentang disiplin pegawai, termasuk pemberian hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. SE tersebut juga mengupayakan pencegahan dampak sosial Covid-19 dengan mendorong partisipasi masyarakat. SE tersebut mulai berlaku sejak 9 April 2020, sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Sumber Berita : detik.com dan menpan.go.id

Tinggalkan Balasan