MERAUKE, tabloidnusantara. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengintensifkan penataan kawasan perbatasan negara melalui kunjungan kerja dan peninjauan langsung konektivitas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Rabu (23/9).
Agenda strategis yang dipimpin Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI bersama Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan melalui Asisten I Setda, Agustinus Joko Guritno, ini berfokus pada dua isu utama: penguatan konektivitas infrastruktur antarwilayah serta perumusan skema pemulangan (repatriasi) dan penataan pemukiman kembali bagi warga Indonesia yang mengungsi di Papua Nugini (PNG) sejak masa integrasi.
Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menegaskan bahwa peninjauan lapangan secara komprehensif ini menjadi dasar penyusunan pertimbangan kebijakan yang akan disampaikan secara formal kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Persoalan perbatasan tidak hanya berkutat pada fisik bangunan batas negara, melainkan dinamika kemanusiaan masyarakat di sekitarnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan di bawah arahan Gubernur Apolo Safanpo menyambut terbuka rencana pemulangan saudara-saudara kita dari PNG secara manusiawi, terdata, dan didukung ketersediaan lahan penghidupan yang layak,” ujar Agustinus Joko Guritno di Merauke.
Guna mendukung proses repatriasi lintas negara tersebut, Pemprov Papua Selatan mendorong keterlibatan aktif para kepala kampung di Boven Digoel untuk mengumpulkan data akurat mengenai keberadaan warga dan keluarganya di wilayah PNG.
Pemprov Papua Selatan bersama BNPP RI akan berkoordinasi secara lintas kementerian/lembaga termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna menyiapkan program reintegrasi, pemulihan pemahaman kebangsaan, penyediaan hunian, serta lahan usaha tani yang berkelanjutan bagi warga yang kembali ke pangkuan NKRI.