LSM SOROTI KEJANGGALAN SELEKSI CAPIM KPK

0
49
“Feri Amsari, salah satu Anggota Koalisi Masyarakat Sipil

Jakarta, “tabloidnusantara.com” – Dalam proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) periode 2019-2023 yang berlangsung saat ini banyak yang menyorotinya.

Salah satunya sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kualisi Masyarakat Sipil yang menyoroti capim KPK yang tengah berlangsung saat ini hanya rekayasa pemerintah. 

“Feri Amsari, salah satu Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, mengatakan bahwa adanya dugaan yang meloloskan sejumlah kandidat, yang tidak memenuhi syarat yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKPN). 

Karena apa, syarat capim yang tertuang dalam undang-undang itu sudah mutlak untuk dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. “atau memang benar dugaan seleksi capim ini sudah diatur sedemikian rupa siapa yang akan menduduki puncak petinggi KPK mendatang. Itu artinya proses seleksi ini adalah rekayasa semua,” kata Feri saat memberikan keterangan pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat.

“seharusnya, Pansel Capim KPK, lebih jeli dalam memperhatikan hal ini dengan melihat situs resmi KPK untuk mengetahui apakah seorang kandidat telah melaporkan LHKPN secara berkala atau tidak. “Semestinya Pansel, tau ada beberapa calon yang sudah atau belum memenuhi syarat sebagai capim KPK. Salah satunya, ada yang tidak melaporkan LHKPN,” katanya.

“Dugaan kecurigaan ini tambah kuat, dengan terbitnya (Keppres) Nomor 54/P Tahun 2019 tentang pembentukan Pansel Capim KPK yang tidak bisa diakses hingga saat ini.

Menurut saya pemerintah saat tertutup soal pembentukan terpilihanya Pansel Capim KPK, dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab kepada public apabila terdapat kandidat yang bermasalah yang masih lolos seleksi dimasa mendatang.

Kita lihat aja nanti, kalau masih ada figur-figur tertentu yang bermasalah dan lolos, sudah jelas pemerintah terlibat secara sistematis membiarkan figur-figur bermasalah lulus sebagai pimpinan KPK. “Ucapnya. “Dalam menanggapi, isu yang berkembang tentang adanya rekayasa dalam proses seleksi, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih, menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses seleksi ini. “Yenti juga meminta Koalisi Masyarakat Sipil memberikan bukti terkait tuduhan itu. “Ya kalau menuduh pakai bukti lah, jangan melempar batu sembuyi tangan, terkait tuduhan merekayasanya apa, buktikan saja, bagaimana pemerintah merekayasa, termasuk ke Pansel, cari saja buktinya,” kata Yenti kepada wartawan.

Tinggalkan Balasan