IMIGRASI CABUT SURAT PENCEKALAN KIVLAN ZEN KE LUAR NEGERI

0
144
Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen

Jakarta, “tabloidnusantara.com” – Surat cekal yang dilayangkan Mabespolri terhadap Mayjen (purn) kivlan Zen, dicabut Ditjen imigrasi per-sabtu (11/5/2019).

“Terkait pencabutan surat cekal pencegahan, “Kivlan, keluar negeri, direspon oleh Ditjen Imigrasi. Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkuham Sam Fernando, mengonfirmasi pencabutan status pencegahan mantan Kepala Staf komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Mayjen (purn) Kivlan Zen, surat cekalnya dicabut, sudah diterima oleh imigrasi, secara resmi dicabut. “Kata Sam saat di konfrimasi dengan wartawa.

“Soal pencabutan status pencegahan keluar negeri, “Sam, tak menjelaskan secara mendetail kenapa.?? “katanya hanya meneruskan permintaan surat yang dilayangkan kepolisian ke Imigrasi melalui surat resmi.

“Menurut informasi yang di terima bahwa Kepolisian mengirimkan surat permohonan pencabutan pencekalan lewat bernomor B/3248 a-RES 1.1.2/V/2019/BARESKRIM. Surat itu yang di tandatangani oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Agus Nugroho atas nama Kepala Bareskrim pada 11 maret 2019.

“Sam, mengatakan dengan surat pencabutan ini, dipastikan, “Kivlan sudah bisa berpergian ke luar negeri kembali. “Ujarnya.

Dimana sebelumnya, Kivlan Zen, terkait surat permohonan pencekalan yang dikirimkan Mabespolri, terhadap Kivlan, Jumat (10/5/2019) karena kasus laporan ke ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

“Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Komisaris Besar Asep Adi Saputra membenarkan pihaknya telah mengeluarkan surat permohonan cegah. 

Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin, atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 107 jo asal 110 jo pasal 87 dan atau pasal 163 bis jo pasal 107.

Tinggalkan Balasan