HASIL PUTUSAN MK, DALIL YANG DIAJUKAN PRABOWO-SANDI TIDAK DISERTAKAN DENGAN BUKTI FALID

0
84
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman

Jakarta, “tabloidnusantara.com” – Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, dalam sidang putusan sengketa pilpres 2019. “Memutuskan untuk menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo – Sandi, Kamis (27/6/2019).

“Dimana Dalil yang diajukan pemohon, sangat berat dalam menyakinkan para hakim. “Pembacaan putusan hasil sidang sengketa pilpres, Yang terdiri dari berkas awal dan berkas perbaikan, yang pada intinya pemohon meminta MK, unruk mendiskualifikasi pasangan paslon 01, Jokowi – Ma’ruf, menurut pemohon terindikasi melakukan kecurangan yang terstruktur sitematis dan massif (TSM). Dan menetapkan paslon 02 Prabowo – Sandi, sebagai calon presiden 2019-2024.

“Dalil, yang tidak bisa menyakinkan Hakim, Misalnya,

“Pertama, soal dugaan ketidaknetralan aparat Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Bukti yang diajukan pemohon adalah rekaman video soal dugaan pengerahan aparat kepolisian di Sumatra Utara yang diberikan saksi Rahmadsyah. “MK menilai video bukan memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

“Soal keterlibatan intelijen, Prabowo-Sandi bermodal asumsi. ” kata Hakim Konstitusi Aswanto.

7 dalil pemohon yang tidak bisa menyakinkan sembilan hakim mahkamah konstitusi (MK)

Kedua, soal kecurangan TSM berupa pembatasan pers, terutama tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC). “Pemohon dianggap tak bisa membuktikan sebab akibat dengan perolehan suara di pilpres.

Ketiga, kecurangan TSM. “Pemohon mengajukan alat bukti salah satunya adalah kesaksian dari Hairul Anas. Dia mengaku melihat bahwa Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko, mengatakan dalam pelatihan saksi atau training of trainer (tot) bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi di Hotel El Royale Jakarta pada Februari.

“MK menyebut bahwa penanganan kecurangan TSM itu adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mahkamah hanya akan mengadili jika lembaga yang mengadili TSM tidak melaksanakan tugasnya. “kata Hakim Konstitusi Manahan.

Keempat, soal klaim perolehan suara. Dimana Kubu Prabowo paslon 02 meraih 68.650.239 suara atau 52 persen sedangkan Jokowi-Ma’ruf hanya meraih suara 63.573.169 suara atau 48 persen. Klaim itu berbeda dengan hasil rekapitulasi KPU pada 21 Mei 2019 yang justru menyatakan Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 85.607.362 atau 55,5 persen. Sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 68.650.239 suara.

“Dari dalil tersebut, Majelis Hakim menyebut Prabowo-Sandi tak menyertakan bukti rekapitulasi dari tiap provinsi. Kubu 02 hanya menyertakan foto dan hasil pindai yang tak jelas sumbernya. Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ucap Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Kelima, soal adanya, 22 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman. Jumlah itu diklaim berdasarkan penambahan 5,7 juta Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pihak kubu 02 pun meminta KPU membuka dafar hadir pemilih (C7) agar semuanya terang.

“Putusan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa KPU sudah melakukan revisi atau perbaikan daftar pemilih. Terlebih, kubu 02 tak mampu menghadirkan bukti bahwa orang yang masuk 22 juta DPT tambahan itu menggunakan hak pilihnya dan merugikan mereka. Meski ada sejumlah kesalahan input data, Majelis Hakim MK menolak permohonan itu karena Situng berbeda dengan rekapitulasi suara berjenjang di KPU yang merupakan penentu hasil pemilu.

Keenam, soal kecurangan pemilu situng KPU. Tim hukum Prabowo-Sandi menyebut ada banyak kekacauan input data dalam Situng yang merugikan mereka.

Misalnya, kasus di TPS 17 di Desa Lembur Situ, Kecamatan Situ Mekar, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Di TPS itu perolehan suara paslon 01 adalah 42 suara, paslon 01 adalah 161 suara. Namun dalam Situng tertulis paslon 01 memperoleh 161 suara dan paslon 02 dapat 42 suara.
“Situng bukan sebagai data final karena masih dimungkinkan koreksi berjenjang,” kata Hakim Suhartoyo di gedung MK, Jakarta Kamis (27/6).

Ketujuh, masalah sumber dana kampanye Jokowi-Ma’ruf. Kubu 02 mempermasalahkan penerimaan sumbangan dana kampanye paslon 01 sebesar Rp19.508.272.030. Di saat yang sama, kekayaan Jokowi yang tercatat dalam LHKPN pada 12 April 2019 hanya sekitar Rp6 miliar. Namun, MK menilai persoalan dana kampanye ini sudah sesuai prosedur. Alasannya, dana kampanye itu telah dilaporkan ke KPU dan diaudit kantor akuntan publik.

Terlebih, kubu 02 belum pernah melaporkan hal itu ke Bawaslu. MK hanya bisa memproses soal dana kampanye itu jika Bawaslu pernah memprosesnya. ” ucap Arief Hidayat dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).

Tinggalkan Balasan