CATATAN HASIL PEMILU 2019, “MOROTAI”

0
236
Sarman Sibua Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN)

Lembaga Investigasi Negara (LIN) Menilai Tidak Komitmennya Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pemilu 2019.

MOROTAI – Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Pulau Morotai Sarman Sibua, menilai, jika komitmen penyelenggara Pemilu baik KPUD maupun Bawaslu dan jajaran dibawahnya tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan Pemilu di Morotai. Maka, bisa dipastikan pemilu di Morotai akan menjadi catatan buruk kembali setelah Pemilu 2011 lalu. Hal ini karena kecurangan sangat mudah terjadi. Apalagi, bisa diukur dengan sejumlah fakta yang memungkinkan adanya kecurangan Pemilu misalnya perhitungan suara dilakukan dari sore hingga pagi hari.”jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya hanya 3 surat suara, tapi kali ini 5 surat suara, dan hitung pun ada sampai pagi, kalau sebelumnya jam 6 sore sudah selesai, kalaupun sampai pagi maka tingkat pengawasan masyarakat, panwas maupun saksi bisa lengah dan potensi menghitung suara tanpa melihat surat suara yang dicoblos juga bisa tinggi karena orang malas melihatnya, apalagi yang dihitung itu surat suara DPD-RI dan DPR-RI.”jelas Sarman Sibua dalam rilisnya kepada media ini, Senin (22/4/2019)

Kedua lanjut Dia, potensi kecurangan selain waktunya terlalu lama, juga pengisian formulir CI dilakukan beberapa hari setelah penghitungan. Sehingga, suara bisa berubah baik di perhitungan yang ditulis di plano dan formulir CI.”ada rentang waktu yang lama, dan itu bisa terjadi potensi mengkabiri angka angka para caleg, misalnya kebanyakan pengisian formulir C1 tidak dilakukan disaat selesai perhitungan suara. Melainkan, dilakukan dua hari setelah perhitungan dan kalau KPPS, panwas dan saksi tidak konsisten maka, suara bisa saja dirubah di form C1 dan potensi itu bisa juga ada dan ini sangat berbahaya untuk kemajuan demokrasi di Morotai.”

Ia melanjutkan, pada pertimbangan ketiga, terjadinya potensi rekayasa angka para senator itu misalnya kebanyakan saksi partai khusus DPR-RI maupun presiden juga tidak hadir termasuk untuk saksi DPD-RI.” ini fakta dalam setiap TPS, Saksi DPD paling banyak 3 orang, begitu juga DPR-RI, berbeda halnya dengan(ojemona)

Tinggalkan Balasan