BERLAKUKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TANGANI COVID-19, PEMERINTAH SIAPKAN BANTUAN UNTUK MASYARAKAT LAPISAN BAWAH

0
84
Presiden Joko Widodo. Sumber Gambar antaranews.com
Presiden Joko Widodo. Sumber Gambar antaranews.com

JAKARTA, “tabloidnusantara”. – Pemerintah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor resiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. “Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, setelah memutuskan dalam rapat kabinet, bahwa opsi yang kita pilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” kata Presiden Joko Widodo dalam video conference dari Istana Bogor, Selasa 31 Maret 2020.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sesuai undang-undang PSBB ini ditetapkan oleh menteri kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Gugus tugas Covid-19 dan kepala daerah. “Dasar hukumnya adalah UU no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan,” lanjut Preiden Joko Widodo. Menurut Presiden, Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang pembatasan sosial berskala besar dan Keputusan Presiden (Keppres) penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

“Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas, para kepala daerah saya minta untuk tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi, semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta keppres tersebut,” tegasnya.

Dalam konferensi persnya Presiden juga menyinggung keterlibatan Polri untuk dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah.

Dalam menentukan kebijakan ini, Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain, namun tidak bisa menirunya begitu saja. Hal ini dikarenakan bahwa semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. baik luas wilayah, jumlah pnduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskal dan lain-lain.

“Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi, semuanya harus dihitung. semuanya harus dikalkulasi dengan cermat,” tegas Presiden. Menurutnya inti kebijakan yang dikeluarkan sangat jelas dan tegas.

Pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran Covid-19 dan obati pasien yang terpapar. Kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil dan usaha mnengah agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya.

Menghadapi PSBB ini, pemerintah menerapkan strategi untuk fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah yaitu :

Pertama tentang PKH. Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan, besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen. Misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp 3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp 2,4 juta rupiah per tahun. Kebijakan ini efektif mulai April 2020.

Kedua, Kartu Sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu serta akan diberikan selama sembilan bulan.

Ketiga, tentang Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan.

Keempat, tentang tarif listrik. Perlu saya sampaikan, untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta, pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei dan Juni 2020.Sedangkan untuk pelangan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan, akan didiskon 50 persen. Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei dan Juni 2020.

Kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, perihal keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit, di bawah Rp 10 miliar, OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan mulai berlaku bulan April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing. Cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA.

Sumber berita Kompas TV Live, Kompas.com dan CNBC Indonesia

Tinggalkan Balasan