ASRUL SANI, MINTA MK TOLAK REVISI GUGATAN PHPU PASLON 02

0
73
Asrul Sani, Wakil Ketua TKN

Jakarta, “tabloidnusantara.com” – Terkait dengan penambahan dalil dan materi permohonan sengketa Perhitungan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi –Ma’ruf, meminta agar MK (Makamah Konstitusi) menolak apa yang diajukan kuasa hukum pasangan calon Prabowo – Sandi.

Dimana Tim Kuasa Hukum Paslon 02, Prabowo – Sandi mendatangi kantor MK, guna mengajukan revisi perbaikan permohonan sengketa pemilihan umum. “Senin, (10/6/2019).

“TKN, melalui Wakil Kwtuanya, agar MK, menolak apa yang diajukan permohonan paslon 02, melalui kuasa hukumnya.

“Arsul Sani, tentang Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan MK Nomor 5/2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu tidak memberi kesempatan bagi pemohon dalam hal ini Prabowo-Sandi memperbaiki permohonan.

“TKN ingin agar sikap MK menolak seluruh perbaikan yang diajukan oleh paslon 02 selaku pemohon melalui kuasa hukumnya,”kata Arsul di Posko Cemara, Jakarta, Senin (10/6).

Pengajuan revisi perbaikan gugatan sengketa pemilu, tim kuasa hukum Prabowo – Sandi, mempermasalahkan diman Ma’ruf Amin selama menjadi salon wakil persiden, masih menjabat masih menjabat di Bank mandiri Syariah dan BNI Syariah.

“Melalui kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto, terkait jabatan Ma’ruf Amin, itu melanggar Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). “Ujarnya.

Dalam perkara ini, “Asrul mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan MK Nomor 1/2019 tidak secara eksplisit mengatur pemohon boleh mengubah materi permohonan yang telah diajukan pada waktu pengajuan permohonan gugatan hasil Pilpres pada 21-24 Mei 2019. “Berbeda dengan sengketa PHPU legeslatif disebutkan bahwa pemohon dapat melengkapi berkasnya selama 3 X 24 jam sejak Akta gugatan pemohon belum lengkap. “Tegasnya.

“Jadi yang harus dianggap sebagai permohonan pemohon dalam sengketa PHPU Presiden dan Wapres itu adalah apa yang mereka sudah daftarkan, yang isinya itu sudah beredar di berbagai media termasuk media sosial itulah yang harus dianggap sebagai materi,” ujarnya.

“Arsul meminta MK mengeluarkan putusan sela untuk memutuskan apakah materi permohonan sengketa PHPU Presiden dan Wapres yang diajukan oleh Prabowo-Sandi patut disidangkan dan diperiksa pokok perkaranya atau tidak.

“Dalam hal ini menurut kami perlu dipertimbangkan untuk diputuskan lebih dulu. Tidak perlu menunggu sampai dengan pemeriksaan pokok perkara dan kemudian putusan di tanggal 28 Juni,”Pungkasnya. 

Tinggalkan Balasan