SORONG, tabloidnusantara. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi darurat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota se-provinsi guna mempercepat penanganan terpadu Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta ancaman krisis air bersih di kawasan perbatasan dan destinasi wisata utama.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Sorong pada Jumat (25/9) tersebut merespons data BPBD per 22 September 2026 yang mencatat luas area terdampak karhutla mencapai ratusan hektare, mencakup wilayah Kabupaten Raja Ampat (511 ha), Kota Sorong (105,9 ha), Kabupaten Sorong (60 ha), Kabupaten Maybrat (23,1 ha), dan Kabupaten Sorong Selatan (14 ha).
Gubernur Elisa Kambu menekankan bahwa koordinasi lintas sektor dan dukungan pembiayaan daerah mendesak dilakukan agar fungsi pelayanan publik serta pasokan air bersih bagi masyarakat tetap terjamin di tengah cuaca kemarau ekstrem.
“Kebakaran hutan dialami hampir seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya, dengan tingkat intensitas dan luas terdampak tinggi di Raja Ampat, Sorong Selatan, serta Tambrauw. Selain pemadam di darat, kami fokus menangani dampak kesulitan air bersih warga serta menyurati pemerintah pusat guna memberikan dukungan penuh, terutama mengamankan ekosistem Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia,” ujar Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Sorong.
Pemerintah Provinsi menggarisbawahi bahwa kerusakan hutan akibat karhutla tidak hanya merusak ekosistem daratan, tetapi juga berpotensi mencemari wilayah perairan laut yang menjadi tumpuan sektor pariwisata bahari Raja Ampat.
Pemprov Papua Barat Daya bersama BPBD dan instansi teknis berkomitmen memperketat status kesiapsiagaan darurat, memastikan penanganan cepat di titik-titik api (hotspot), serta meminimalkan gangguan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat maupun arus kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik.