JAKARTA, tabloidnusantara. Di tengah kepercayaan publik yang tinggi terhadap RS Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri, rumah sakit rujukan tertinggi Polri ini menghadapi paradoks serius dalam layanan kanker. Pasien datang dalam jumlah besar, namun layanan penunjang vital belum tersedia sehingga ratusan pasien terpaksa dirujuk keluar setiap bulan.
Fakta itu terungkap dalam Laporan Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Angkatan XXVI 2026 oleh AKBP dr. Wildan Djaya Soekmara, SpB.Subsp.Onk(K), dokter Subspesialis Bedah Onkologi di RS Bhayangkara Tk.I.
Proyek yang diusungnya berjudul _Peningkatan Onkologi Center Terintegrasi sebagai Strategi Penguatan Pelayanan Kanker di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri._Gagasan proyek perubahan ini, kata dr. Wildan, berawal dari kondisi nyata di lapangan.
“Sebagai rumah sakit tipe A, RS Bhayangkara memiliki layanan unggulan onkologi. Namun dalam praktiknya, masih ada beberapa sarana dan prasarana yang belum lengkap. Akibatnya, cukup banyak pasien yang harus dirujuk secara parsial untuk melakukan pemeriksaan penunjang, misalnya untuk radioterapi dan imunohistokimia,” jelasnya.
“Padahal idealnya layanan dilakukan secara terintegrasi. Nantinya, dalam gedung 6 lantai, akan menjadi satu tempat layanan onkologi yang terpusat. Sehingga pasien menjadi lebih mudah dan angka rujukan akan semakin menurun,” tambah dr. Wildan.
*Beban Tinggi, Layanan Belum Mandiri*
Data Poliklinik Bedah Tumor menunjukkan tren yang stabil tinggi. Selama Januari hingga Juni 2026 saja, tercatat 5.936 kunjungan atau rata-rata 989 kunjungan per bulan, setara 50-55 pasien per hari.
Namun di balik angka itu, kemandirian layanan belum terwujud. Tiga layanan penunjang kunci belum dimiliki rumah sakit.
Pertama, PET Scan dan Bone Scan. Kebutuhan mencapai 10 pasien per bulan untuk PET Scan dan 30 pasien per bulan untuk Bone Scan, seluruhnya harus dirujuk ke rumah sakit lain.
Kedua, Radioterapi. Jumlah pasien yang dirujuk bisa dapat diturunkan tajam dari total dalam tujuh bulan mencapai 232 pasien. Dari jumlah itu, 91,4 persen atau 212 pasien adalah masyarakat umum, selebihnya personel Polri dan keluarga.
“Artinya, rumah sakit ini telah menjadi tujuan pelayanan kanker bagi masyarakat luas. Belum tersedianya layanan paripurna berdampak langsung pada mutu pelayanan publik,” tulis dr. Wildan dalam laporannya.
Analisisnya memproyeksikan, jika tren Juli berlanjut, volume rujukan radioterapi bisa menembus lebih dari 600 pasien per tahun.
“Untuk rujukan pasien selama ini, misalnya untuk radioterapi, dalam 6 bulan terakhir ada sekitar 600-an pasien yang dirujuk. Jumlah itu cukup banyak. Untuk PET Scan, dalam sebulan sekitar 30 pasien. Untuk bone scan, sekitar 60-an pasien,” ungkapnya.
“Biasanya pasien-pasien ini memang mendapatkan pelayanan di sini, seperti operasi. Tapi untuk evaluasi, masih harus dirujuk ke rumah sakit lain. Kondisi ini cukup merepotkan bagi pasien. Idealnya, memang semua pemeriksaan cukup dikerjakan di sini saja,” lanjutnya.
Kondisi ini selaras dengan beban kanker di DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI mencatat 625 ribu kunjungan rawat jalan dan 109.749 rawat inap pasien kanker pada 2025. Angka kematian akibat kanker bahkan naik dari 5.729 kasus pada 2024 menjadi 7.657 kasus pada 2025.
*Akar Masalah Bukan Sekadar Alat*
Melalui analisis IFAS-EFAS, proyek ini menemukan posisi RS Bhayangkara Tk.I berada di Kuadran I atau Strategi Agresif. Kekuatan internal berupa SDM kompeten dan komitmen pimpinan, serta peluang eksternal berupa dukungan kebijakan dan BPJS, cukup untuk mengatasi kelemahan.
Akar masalahnya bukan hanya tidak adanya alat. Selama ini, perjalanan pasien kanker terfragmentasi. Data pasien tersebar di tiga jalur berbeda yakni POLI, LUAR, dan RUANGAN. Keputusan klinis masih insidental, belum melalui Tumor Board yang terjadwal dan terdokumentasi.
Karena itu, solusi yang ditawarkan tidak sekadar membeli alat, melainkan membangun sistem layanan satu pintu.
“Secara teknis, kita juga masih membutuhkan bantuan untuk pemeriksaan radioterapi, pemeriksaan kimia, dan pemeriksaan lainnya. Dengan adanya proyek perubahan ini, nantinya pelayanan akan sepenuhnya dilakukan di RS Polri. Hal itu merupakan standar dari rumah sakit tipe A rujukan,” tegas dr. Wildan.
*60 Hari, 6 Milestone, Capaian 100 Persen*
Selama 60 hari tahap jangka pendek off campus, dr. Wildan bersama Tim Efektif menjalankan enam milestone secara paralel.
Fondasi tata kelola atau soft system dibangun melalui pembentukan Tim Efektif Lintas Profesi yang ditetapkan dengan SK Karumkit, penyusunan draf regulasi internal operasionalisasi Onkologi Center, sosialisasi kepada stakeholder, serta pilot project tata kelola terintegrasi pada layanan kanker payudara termasuk pelaksanaan clinical pathway, SOP, dan Tumor Board.
Sementara fondasi fisik atau hard system disiapkan melalui penyusunan masterplan dan Detail Engineering Design atau DED Gedung Onkologi Center 6 lantai, serta penjajakan kerja sama dengan dokter mitra sub spesialis Kedokteran Nuklir dan Onkologi Radiasi yang belum tersedia secara internal.
Hasilnya, capaian jangka pendek mencapai 100 persen. Output kunci yang sudah dihasilkan meliputi SK Tim Efektif, dokumen DED gedung, draf SK operasionalisasi, SOP Onkologi Terintegrasi, laporan pilot project, dan kesepakatan awal dengan dokter mitra.
Dari sisi stakeholder, strategi komunikasi berbasis kuadran berhasil menggeser empat pemangku kepentingan dari posisi pasif menjadi promotor aktif perubahan.
*Potensi Nilai Rp 12,6 Miliar per Tahun*
Dampak proyek ini bukan hanya klinis, tapi juga finansial dan sosial.
Evaluasi awal menunjukkan, jika PET Scan, Bone Scan, dan Radioterapi dapat dilayani secara mandiri, rumah sakit berpotensi mempertahankan sekitar 880 layanan per tahun di dalam rumah sakit dengan potensi nilai layanan sekitar Rp 12,6 miliar per tahun. Belum termasuk manfaat non-finansial berupa berkurangnya beban waktu, biaya transportasi, dan risiko pasien hilang dari pemantauan atau loss to follow-up.
Pilot project awal bahkan sudah menunjukkan penurunan rujukan untuk pemeriksaan IHK dan radioterapi karena beberapa kasus sudah bisa dibahas dan ditangani secara terintegrasi.
Proyek ini juga selaras dengan Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-4 tentang penguatan pembangunan SDM, sains, teknologi dan kesehatan, serta Asta Cita ke-7 tentang reformasi birokrasi.
Tahap selanjutnya akan difokuskan pada pembangunan fisik gedung, penyempurnaan dashboard sistem informasi onkologi berbasis rekam medis elektronik, dan penguatan kompetensi tim.
“Onkologi Center Terintegrasi diharapkan beroperasi penuh sebagai center of excellence pelayanan kanker di lingkungan Polri, yang melayani tidak hanya personel Polri dan keluarga, tetapi juga masyarakat umum secara paripurna,” tutup dr. Wildan.
Sementara, Irjen Pol Asep Hendradiana, kepala pusat kedokteran polisi mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang digagas oleh AKBP dokter Wildan jaya Sukmara dengan judul peningkatan onkologi center terintegrasi sebagai strategi penguatan pelayanan kanker di rumah sakit Bhayangkara tingkat 1 membuat alur pelayanan kantor di rumah sakit Bhayangkara tingkat 1 ini lebih cepat terpadu dan mengurangi rujukan keluar rumah sakit.
saya mengajak seluruh jajaran rumah sakit Bhayangkara tingkat 1 untuk bersama-sama menyukseskan demi terselenggaranya pelayanan yang Paripurna.
Proyek ini merupakan inovasi strategis untuk mempercepat konsultasi, kecepatan tindakan dan keselamatan pasien.
Saya berharap inovasi dapat di implementasikan secara berkelanjutan guna meningkatkan mutu layanan kegawatdaruratan di RS Bhayangkara Tingkat I Polri.
Selain itu, dukungan penuh datang dari Irjen Pol dr. Prima Heru Yulihartono, M.Kes., M.H. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusdokkes Polri,
proyek perubahan yang digagas oleh AKBP dokter Wildan jaya Sukmara, dengan judul peningkatan onkologi center terintegrasi sebagai strategi penguatan pelayanan kanker.
Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kanker yang terintegrasi meningkatkan mutu layanan serta memberikan pelayanan efektif serta berkesinambungan bagi masyarakat.