KASUS POLISI GAY DIPECAT, KAPOLDA JATENG

0
293
Upacara pemecatan terhadap oknum anggota polri, terkait kasus Gay

Kapolda Jateng, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, menyampaikan apa yang dilakukan oleh TT terkait orientasi seksual sesama jenis yang dimilikinya telah merusak kehormatan dan citra Polri. Dia menegaskan pihaknya lebih menekankan alasan pemecatan lebih pada tindakan yang merusak kehormatan Polri ketimbang orientasi seksual yang kerap dianggap menyimpang itu sendiri.

Penegasan itu disampaikan Rycko kepada wartawan seusai menghadiri perayaan Waisak di Pelataran Candi Borobudur, Sabtu (18/5).

1. TT menggugat Kapolda Jateng ke PTUN

TT sendiri membantah soal tuduhan dirinya telah merusak kehormatan dan citra polisi. Menurut dia, selama ini dirinya merahasiakan orientasi seksualnya bahkan dari keluarganya sendiri. Jadi, kata dia, tidak masuk akal kalau tiba-tiba dia dianggap menurunkan citra polri.

“Selama ini gak ada yang tahu saya gay. Saya 10 tahun jadi polisi, dan selama itu selalu menjaga nama baik Polri. Saya kecewa kalau alasan pemecatan itu merusak citra polisi,” katanya.

2. Kapolda Jateng menyebut orientasi seksual TT menyebabkan dia kerap meninggalkan tugas.

Rycko mengungkapkan akibat orientasi seksual sesama jenis tersebut, TT kerap meninggalkan tugas sehingga merusak nama baik polri. Menurut Rycko, perilaku gay termasuk melanggar norma agama dan kesopanan serta melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Rycko menjelaskan pasal pasal 19 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Secara tersurat memang tidak memuat aturan khusus soal gay atau LGBT. Tapi, Polri memiliki penilaian bahwa perilaku itu bertentangan dengan norma agama dan kesopanan. Gay masih menjadi hal tabu dan tidak diakui secara yuridis oleh negara. Jadi tersirat di sana bahwa bahwa anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan seksual ,” jelas Rycko.

3. Merusak kehormatan Polri, masalah penyimpangan nomor dua

“Sebetulnya alasan yang nomor satu itu tindakan TT yang merusak kehormatan Polri. Kalau soal penyimpangannya itu nomor dua.”

Kapolda mempersilakan TT untuk  menggugat Polri ke PTUN karena hal itu merupakan hak setiap warga negara. “Silakan menggugat, Polri kan juga punya pertimbangan mengapa mengambil keputusan seperti itu. Ini sidang di PTUN sudah berjalan, kita tunggu saja hasilnya,” jelas Rycko.

Akibat pemecatan tersebut, TT didampingi kuasa hukum Ma’ruf Bajammal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menggugat Kapolda Jateng ke PTUN. Polisi yang berpangkat Brigadir itu juga membuat pengaduan ke Komnas HAM atas tindakan Polri yang dinilai diskriminatif.

Tinggalkan Balasan